Category: Media

Jokowi to connect better with new Communications Team?

It appears that after months of having no one to tell the story on behalf of the Government and giving rise to uncertainty and confusion about government policies and decisions, President Jokowi may finally be taking a step in the right direction.

According to the Jawa Pos News Network (below), he has appointed Teten Masduki and Sukardi Rinakit to head his communications team, that no one seems to know exists until now.

Teten is an Ombudsman, and the Secretary General of Indonesian Corruption Watch.

Sukardi is a political observer better known by his nom de plume Cak Kardi. Both are long-time associates of Jokowi.

But wait, this is the Jokowi administration so things may not be what they seem. The Communications Team, according to Sukardi here, will not act as the Government’s spokespersons.

Rather they’ll merely be information gatherers to inform the Government what is going on. Not much glory in being media clip vendors but even this might be an improvement from the seemingly clueless and ill informed performance of Jokowi and his Cabinet so far. Sukardi adds that in Jokowi’s view his Ministers will be his spokespersons.

Oh Lord! This is precisely what Jokowi’s government doesn’t need.

Jokowi’s Government has been suffering from cluelessness in how to use communications strategically. They have shown so far that they do not have the means to intercept acquire and process up-to-date information, to plan ahead and coordinate a common line for the President and Ministers to take and to anticipate questions and issues.

The failure to intercept and acquire data may be addressed by the Communications team but what about the planning, coordination and anticipation? This is a communications function and Jokowi would do well to appoint a Communications Chief and a team that can do all these but also to act as a spokesperson for the government.

Then he can on background add context for the media to what the President or his Ministers say or do. Others the media are left paddling in an information vacuum trying to second guess the rationale between what’s being said and done.

Unspun hopes that the new Communications Team would pass this piece of unsolicited but well-meant advice to Jokowi – if they actually manage to intercept it, and are in a position to advice the President based on the information that they get.

Jadi Tim Komunikasi Jokowi, Dua Orang Ini Singkirkan Andi Widjajanto –


JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menunjuk Staf Khusus Sekretaris Kabinet Teten Masduki dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sukardi Rinakit, untuk memimpin tim komunikasi kepresidenan. Keduanya akan berstatus sebagai Staf Khusus Presiden.

Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto mengatakan, keputusan presiden (Kepres) mengenai penunjukan Teten dan Sukardi sebagai tim komunikasi presiden sudah ditandatangani Jokowi, sapaan karib Joko Widodo.

“Mereka berdua nanti yang nanti akan mengkonsolidasikan tim komunikasi presiden, langsung di bawah presiden. Jadi tanyakan langsung ke mereka,” kata Andi di kantornya, Senin (11/5).

Dengan penunjukan Teten dan Sukardi sebagai pengurus tim komunikasi presiden itu, seskab mengisyaratkan, bahwa Presiden Jokowi tidak akan menunjuk seorang jubir.

Setelah ini, Andi mengisyaratkan dirinya tidak akan lagi sering tampil di media massa. Mengenai kemunculannya di media selama ini, menurut Seskab, karena ia ditugaskan menyampaikan berita kepada media massa selama menyiapkan tim komunikasi presiden.

“Idealnya Sekretaris Kabinet itu back office, tidak muncul ke media. Saya selalu mengatakan ke teman-teman media diusahakan pertanyaanya langsung ke kementerian lembaga yang terkait. Tugas saya back office, di belakang,” tegas Andi. (flo/jpnn)


Insulting Islam or taking the piss out of ISIS?

One thing about Indonesia is that it always surprises.

Just when all of us thought that the Jokowi Government would user in a even more liberal regime that would value freedom of expression, comes news that the Police have indicted the Jakarta Post’s chief editor for insulting Islam.

The Post had carried a cartoon, demonstrated here on the website today. Its crime: replacing the ISIS oval with a skull and bones. One might say fair comment, given ISIS’s propensity to lob off heads or hostages.

When the more religious readers raised a kerfuffle over the Post’s cartoon, the Post bowed to pressure and apologised. You’d think that people of a religious bent would find it in their hearts to forgive, given how all religions preach about redemption, love and all that.

The Indonesian Police, however, have a different take on things, charging the editor Dimas (Mediatama Suryodiningrat) with blasphemy.

Nice to see the nation’s enforcers so sensitive about the good name of ISIS and religion, to the point that they would not tolerate snark from journalists.

One wonders where the President and his Working Cabinet of putatively progressive leaders stand on things and how long will they keep quiet over this?

PEMRED JAKARTA POST TERSANGKA: Ini Komentar Meidyatama dan AJI | Kabar24

PEMRED JAKARTA POST TERSANGKA: Ini Komentar Meidyatama dan AJI | Kabar24, JAKARTA – Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat (MS) ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan dugaan tindak pidana penistaan agama. Langkah penyidik yang menjadikan MS tersangka mendapatkan komentar keras dari AJI.Dalam pesan yang diterima, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan tiga hal terkait dengan penetapan Meidyatama sebagai tersangka kasus penistaan agama1). Menolak keras penetapan Pemred Jakarta Post sebagai tersangka karikatur Laa ilaaha illallaah pada edisi Kamis 3/7/2014 lalu.2. Mendesak kepolisian RI tidak menggunakan KUHP untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan karya jurnalistik, dan kembali menggunakan UU Pers sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan atau produk pers.3. Mendesak Kapolda Metro Jaya segera mencabut status tersangka Meidyatama Suryodiningrat dan mengembalikan kasus ini sesuai UU Pers yang bersifat lex specialis.4. Mengajak masyarakat pers, baik media massa, Dewan Pers, dan stakeholders lainnya untuk bersama sama menjaga kebebasan pers dan menegakkan kasus ini dalam koridor kasus pers bukan kasus pidana. Kasus ini apabila dibiarkan akan menjadi ancaman serius bagi kebebaaan pers dan akan bisa terkena kepada siapapun.Untuk itu, AJI mendesak kepolisian mengembalikan kasus ini seperti yang sudah tertuang dalam kesepakatan Dewan Pers dan Kepolisian dalam menangani kasus pers.Sementara itu, Pemred The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat dalam pesan tertulisnya yang diterima mengaku kaget atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Read more…

Dramatic reversal of perception over JIS sexual assault case

How the worm turns.

It now appears – from the news story below – that the Police, according to the Commission on Missing Persons and the Victims of Violence (Kontras), may have coerced a confession from the janitors at the Jakarta International School that they had sexually abused a student.

Not only that but a representative of the school parents has also question the veracity of the claims by the so-called victim’s mother that he had been abused 13 times by four janitors.

Such an abuse, she said would not have yielded the findings of a medical examination, that stated that the child’s anal passage was normal, that it did not suffer from bruises.

With this the picture that emerges is starting to look the very opposite of what it seemed like in April 16 this year when the news first broke.

Back then, JIS looked like it was the guilty party because it said nothing for at least 10 days, before coming out with a weak response (see this earlier posting). That reinforced the public perception that they and their janitors must be in the wrong.

Whether they were or not is beside the point. Recent developments suggest that they are probably not.

But the lesson here is that the truth is usually the first casualty during crisis-like situation.

When serious accusations against an institution or organisation starts to fly, it quickly becomes a black and white world where the media is concerned. They either appear as the good guys or they are perceived as the bad guys.

JIS’s silence and initial half-hearted responses unfortunately placed them in the latter category. From there it is a slow and agonising crawl back to truth, if it ever emerges.

But now it looks like there is a good opportunity for them to clear their name. They must press home the advantage and lay the issue to rest as soon as possible or it will fester, and who knows how that will turn out?

Kontras : Rekayasa Kasus dalam Kasus JIS Semakin Jelas |

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menilai penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di sekolah Jakarta International School JIS menjadi salah satu bukti tindakan polisi yang ceroboh, tidak independen dan memaksakan sebuah kasus dari bukti-bukti yang sangat lemah.

Koordinator Kontras Haris Ashar mengatakan, kasus JIS memperlihatkan bagaimana polisi membentuk sebuah rangkaian cerita yang tidak berdasarkan alat bukti.

Akibatnya untuk memaksakan ceritanya, polisi melakukan tindak kekerasan dan penyiksaan terhadap pekerja kebersihan JIS agar mengakui kasus kekerasan seksual itu.

“Kasus JIS kembali mempertontonkan kepada kita bagaimana sebuah rekayasa terjadi. Kematian seorang pekerja kebersihan JIS dengan muka lebam menjadi bukti bahwa tindak kekerasan oleh polisi itu nyata terjadi,” ujar Haris dalam media Briefing bertema Tantangan Kinerja Polisi di Pemerintahan Jokowi yang digelar Kontras di Warung Tjikini, Selasa 4/11.

Haris menambahkan, kasus JIS merupakan satu dari tiga kasus yang sangat lekat dengan faktor kekerasan dan rekayasa. Dua kasus lainnya adalah kasus Brigadir Susanto, polisi yang diduga menembak atasannya di Polda Metro pada Maret 2014 dan kasus penahanan Muhammad Arsyad dengan dugaan konten pornografi kepada presiden.

Terkait kasus JIS, lanjut Haris, dari hasil monitoring dan investigasi yang dilakukan Kontras, banyak fakta-fakta persidangan yang bertolak belakang dengan BAP yang disusun oleh polisi.

Misalnya hasil visum rumah sakit dan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan penuntut umum semakin melemahkan cerita polisi.


Something to like: Friends of Captain Zaharie MH370 Facebook page

If you are family or friend of Captain Zaharie, the pilot of MH370 that went missing more than 10 days ago and feel that much of what is being said about him was unfair, careless or plain sensationalism, what would you do?

You could face the media but that would be a huge strain. The pressure would be enormous, you would be subjected to a public inquisition and a small slip of the tongue could crucify you and reflect badly on the Captain. And even if you are good with the media you could still be subject to misinterpretation and misquotes.

Yet you feel that you need to set the record straight on some matters. In the captain’s case, some media reported that authorities raided his house and confiscated his home-made simulator when apparently the facts are that they want to the house and respectfully asked if they could inspect it. Th family cooperated fully and even helped to dismantle it. It was a picture of cooperation, not of authorities busting into the defensive home of a political fanatic.

What do you do? For Captain Zaharie’s family and friends their answer lies with starting a Facebook Page “Friends of Captain Zaharie MH370“.


It would have been better if they had identified who exactly was hosting the page to give it more credibility but under the circumstances this was enough and they have taken to providing information and clearing the air about misreports and misinterpretations.

FOCZ1 copy
                     Continue Reading

This is smart use of social media during a crisis-like situation and corporations would do well to take a leaf from the Captain’s family and friends for their own crisis moments.

And why not? The Internet now allows almost anyone to own their own media. You could, in short order, set up a blog or reconfigure your webpage, set up a Facebook page and a twitter account, or use your existing one with a particular hashtag to do what the Captain’s friends have just done.

What you can do then is post notes to inform or announce information, or correct misinformation. If you want to go further you could also post your own videoclips and even open up a “press room” where you take the media’s questions and answer them through the net. The journalists would not like this very much as it takes too much control out of them, but what choice do they have if that is the only source of timely information from you?

This is not to say that a corporation should eschew the traditional face-to-face interviews, briefings and press conferences but social media now allows you to have a medium where you too can be a broadcaster to take the monopoly of power from the mass media.

Yet this is something corporations don’t do enough when confronted with emergencies and it because bad habits are hard to break, or that they feel that they are not engaging enough unless you do things in the real rather than the virtual world?








Don’t let fake passports story waylay the search and rescue efforts of MH370


The most dreaded media question by politicians in the West whenever there is a crisis is:” Will you resign your position to take responsibility for this incident/travesty/failure?”

But that’s the West. Here in the East journalists, even Western ones operating here under work permits controlled by governments, are better mannered and avoid such confrontationist approaches. This is all very good, but sometimes it makes it difficult to ascertain where the buck stops.

Take, for instance, the apparent failure of Malaysian immigration officials to intercept two apparently Asian-looking  men who were travelling under the fake identities of stolen Austrian and Italian passports.

The Malaysian Home Minister Ahmad Zahid Hamidi was right to fume to national newswire Bernama: “I am still puzzled how come (immigration officers) cannot think, an Italian and Austrian (passengers) but with Asian facial features.” It is, of course, not impossible that there are Italians and Austrians with Asian features, but they must be a minority and should have tripped off some alarm bells.

The Minister has rightfully called for a probe into the immigration officials at the KL International Airport branch.

Then the narrative takes a strange turn. The Department of Civil Aviation was asked to comment on the Minister’s remarks. The DCA’s director-general Azharuddin Abdul Rahman declined commenting on the case with the line: “I will not reveal too much on the two passengers still under investigation, as it might jeopardise the investigation.”

That is a strange response because the Immigration Department in Malaysia is under the Home Ministry. Azharuddin could have easily have said: “I cannot comment on the Immigration Department, you’d have to ask the Home Minister/director-general of Immigration about that,” and got away with it. This is because the DCA is under the Transport Ministry, not the Home Ministry. And the Immigration Department is under the Home Ministry.

It is a basic rule of media training, in normal times but especially in crisis-like situations, that you never speak in someone else’s behalf.

But Azharuddin did. So, to a layperson looking in, the lines are now blurred. If there is a failure in immigration procedures and security, whose responsibility should it be? Would it be the responsibility of the Home Minister or the Transport Minister?

Should they take the responsibility because this failure, if it turns out to be one, happened on their watch, or should officials lower down who are more responsible for the failure take the rap?

This question will be floating around in the media for the next few days and, if not handled properly, might escalate as the MH370 crisis, as Unspun wrote in a previous posting, would now be entering Stage 3 – the finger pointing stage.

This matter needs to be handled skilfully so that it would not get to the point that it saps energy and resources away from the main tasks at hand: the  rescue or recovery of MH370 and its passengers and crew; taking care of the families and loved ones and communicating to the public to assure them that everything possible is being done to find MH 370 and the people in it.

DCA keeps mum over minister’s revelation on dubious duo on MH370


A relative of a passenger on the missing Malaysian Airlines (MAS) flight MH370 watches DCA director-general Datuk Azharuddin Abdul Rahman during a televised news conference at the Everly Hotel in Putrajaya March 10, 2014. — Picture by Saw Siow Feng

A relative of a passenger on the missing Malaysian Airlines (MAS) flight MH370 watches DCA director-general Datuk Azharuddin Abdul Rahman during a televised news conference at the Everly Hotel in Putrajaya March 10, 2014. — Picture by Saw Siow Feng

SEPANG, March 10 — Malaysian authorities today refused to verify a minister’s claims that the two passengers who boarded missing MAS flight MH370 using stolen passports had “Asian” features, saying that they did not want to jeopardise ongoing investigations.Department of Civil Aviation (DCA) director-general Datuk Azharuddin Abdul Rahman said that it would be premature for him to comment on the claim, made last night by Home Minister Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.

“I will not reveal too much on the two passengers still under investigation, as it might jeopardise the investigation,” he said, refusing to entertain repeated questions on the matter.

Ahmad Zahid made the revelation last night when announcing an internal probe on the Immigration Department over the incident.

“I am still puzzled how come (immigration officers) cannot think, an Italian and Austrian (passengers) but with Asian facial features,” he was quoted by national newswire Bernama.

Ahmad Zahid noted that the ongoing investigation is being carried out by a special team led by the department’s director-general Datuk Aloyah Mamat, and will focus on their Kuala Lumpur International Airport (KLIA) branch.

To a question on whether immigration officers on duty on the morning the flight went missing had cross-checked the passport details with Interpol’s database, Azharuddin again declined comment, saying that he could not say much on the matter for the time being.

“That is the duty of the investigating team to determine what happened that morning,” he said.

Azharuddin also sidestepped repeated questions on the level of security at KLIA following the discovery of the two yet-to-be-identified passengers on the missing flight, insisting that they adhere to international standards.

“The security deployed now at KLIA complies with international security standards. The DCA has done surveillance and audit of KLIA, and we have been audited by the United States and Australian security offices,” he said.

Speculation of possible foul play in the disappearance of MH370 is mounting after ticketing information showed the duo who boarded using the stolen passports had purchased one-way tickets.

Yesterday, investigations into the plane’s disappearance were expanded to include the possibility that it suffered a mid-air explosion, news agency Reuters reported citing sources.

Flight MH370 has now been missing for more than two days since it lost contact after departing Kuala Lumpur International Airport for Beijing, China on March 8.

There were 239 people on board, including 12 crew members.

Are Buzzers worth hiring at all?

The real question that needs to be asked is: “Are Buzzers worth hiring at all?”

All but the most naive of Indonesia’s Twittersphere have come to realise that these Buzzers are all hired guns and will tweet on any product – politicians, soap, aphrodisiacs, milk, slimming powders, you name it – for the right price.

Knowing this they don’t believe them or are not influenced by their endorsers. So why pay for buzzers at all?

The reason why so many politicians and brand managers still do is that they are lazy and have no clue how to connect with today’s savvy, hyperlinked and skeptical audiences.

They can’t get their act together to figure who their actual audience is, what makes them tick and how generate their own content that is relevant and engaging.

So they take the easy way out and hire Buzzers. The question that arises here is why aren’t the CEOs wise to this and put a stop to this futile practice?

Media monitor gives Twitter advice to political parties | The Jakarta Post.

Political parties and politicians need to consider more than just how many followers as Twitter user has when looking at hiring “buzzers” for the 2014 general election, a media monitoring company says.

“The number of followers alone does not guarantee the success of engagement created via the buzzer. There are other factors to analyze and measure,” Awesometrics business analyst Hari Ambari said in an official release on Wednesday.

Awesometrics gave a number of examples, such as actor Ringgo Agus Rahman who charged Rp 5 million per message on Twitter to promote a campaign to his 1.7 million followers, while professional corporate worker Henry Manampiring could charge between Rp 5 million and Rp 15 million to “buzz” his 70,000-plus followers.

The comparison clearly showed that users with larger amounts of followers did not always receive higher prices for a “buzz”.

Hari said political parties and politicians who wished to use buzzers had to consider four other factors: the Twitter user’s potential reach, reputation, usual topics and engagement with their followers.


Jilbab Hitam Unveiled?

It appears that the identity of Jilbab Hitam, the nom de plume of a putative ex-Tempo reporter who caused an uproar  in the Indonesian online and journalism communities when he accused Tempo and its editors of trying to shake down Mandiri in a posting in

That posting has been taken down long ago but in another posting in Kompasiana by Sutomo Paguchi  who describes himself as a citizen journalist in Padang, and advocate, a nonpartisan and who writes for recreational purposes, he claims that Jilbab Hitam has been identified as an reporter who had been dismissed for shaking down Karakatau Steel when it had its IPO.

The author also posts a press release, apparently from the writer’s workplace IDEA Group, saying that the writer has admitted to being Jilbab Hitam. They said they were not involved in the authorship of the controversial article and that the writer has left its employment.

All very good. But that hasn’t stopped the rumour mill from trying to hunt down what it perceives to be the true motive of Jilbab Hitam. The speculation was that he was paid to do the hatchet job. But by whom?

Nobody is naming any names yet but one or a few will probably crop up soon.